KABUPATEN CIREBON -- Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kuwu (Pilwu) serentak tahun 2023 dan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.
Hal tersebut disampaikan usai mengadakan rapat koordiansi lintas sektoral dalam rangka pengamanan Pilwu dan Pemilu di Aula Mapolresta Cirebon, Rabu (4/10/2023).
Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengharapkan, dalam pelaksanaan pesta demokrasi enam tahunan (Pilwu) dan pesta demokrasi lima tahunan (Pemilu) ini agar dapat berjalan dengan sukses dan tentunya tanpa ekses.
Imron mengungkapkan, yang paling penting menurutnya bahwa saat ini yang terdekat, yaitu pada tanggal 22 Oktober pelaksanaan Pilwu, ia mengharapkan kepada seluruh elemen agar dapat menjaga kondusifitas daerah.
"Karena berbagai dinamika sudah terjadi dan suhu politik sudah meningkat. Untuk itu, mari bersama-sama mengawasi dan jaga kondusifitas daerah," ujar Imron.
Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H menyebutkan, penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan agenda demokrasi lima tahunan dan tahun ini akan dilaksanakan serentak bersama-sama, dan Polresta Cirebon juga memberikan kepastian agar penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 berjalan lancar.
"Kami tentu bersama-sama pemangku kepentingan lainnya, akan siap mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024, dan kami juga telah melakukan pemetaan agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, damai dan demokratis," kata Arif.
Dandim 0620/Kabupaten Cirebon, Letkol Inf Afriandy Bayu Laksono, S.Sos., M.I.Pol menambahkan, kejadian yang sempat viral dan heboh, yaitu pada saat penetapan nomor urut di Desa Kapetakan, seharusnya bisa menjadi tindakan yang bisa diminimalisir.
"Semoga tidak terjadi di tahapan-tahapan selanjutnya, baik di Pilwu maupun Pemilu," harapnya.
Ia berpesan, dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini tetap berjalan dan ia meminta, dalam pelaksanaan Pilwu maupun Pemilu tidak ada kecurangan, politik uang dan politisasi sara maupun black campaign.
"Pemicunya adalah diatas tadi, agar Kabupaten Cirebon tetap kondusif. Maka diharapkan, tidak ada kecurangan, politik uang dan politisasi sara kemudian black campaign," pungkasnya. (DISKOMINFO)
